INFOINDONESIAINEWS.COM | JAKARTA — Dalam upaya memperkuat sistem imigrasi dan pemasyarakatan di Indonesia, Kementerian Hukum dan HAM, melalui Direktorat Jenderal Imigrasi dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, telah meluncurkan 13 program akselerasi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keadilan dalam pelayanan publik. Program-program ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas layanan, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat dan penegakan hukum yang berkeadilan. Sabtu, (26/10/2024).
Salah satu program unggulan adalah digitalisasi layanan imigrasi yang memungkinkan masyarakat mengurus paspor dan izin tinggal secara online. Dengan sistem yang lebih cepat dan transparan, masyarakat dapat menikmati kemudahan tanpa harus antre di kantor imigrasi.
Kementerian juga fokus pada peningkatan kapasitas pegawai melalui program pendidikan dan pelatihan berkelanjutan. Ini bertujuan untuk menciptakan SDM yang profesional dan siap menghadapi tantangan global dalam bidang imigrasi dan pemasyarakatan.
Program revitalisasi lapas yang berfokus pada rehabilitasi narapidana menjadi prioritas. Dengan pendekatan humanis, narapidana diberikan akses pada pendidikan dan keterampilan kerja, yang membantu mereka reintegrasi ke masyarakat setelah menjalani hukuman.
Dalam rangka memberikan akses keadilan, Kementerian meluncurkan program bantuan hukum bagi warga yang membutuhkan, terutama mereka yang terjerat masalah imigrasi. Ini adalah langkah nyata untuk memastikan setiap orang mendapatkan perlindungan hukum yang layak.
Program pengawasan ketat terhadap praktik imigrasi ilegal dan penyalahgunaan wewenang menjadi bagian dari agenda Kementerian. Dengan penegakan hukum yang tegas, diharapkan praktik-praktik ilegal dapat diminimalisir.
Kementerian juga aktif dalam mengedukasi masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka terkait imigrasi. Melalui kampanye kesadaran, diharapkan masyarakat lebih memahami proses hukum dan dapat melaporkan pelanggaran dengan lebih percaya diri.
Dengan meningkatkan kerja sama dengan negara lain, Kementerian berupaya membangun jaringan informasi yang lebih baik dalam penanganan isu-isu imigrasi lintas negara. Ini penting untuk mengatasi masalah migrasi ilegal dan perdagangan manusia.
Kementerian mengimplementasikan program pemulihan bagi korban kejahatan, khususnya yang terkait dengan masalah imigrasi. Ini mencakup dukungan psikologis dan sosial agar korban dapat bangkit dan melanjutkan hidup dengan lebih baik.
Penggunaan teknologi dalam manajemen lembaga pemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan pengawasan dan keamanan, serta efisiensi operasional. Sistem ini akan memungkinkan pemantauan lebih baik terhadap aktivitas dalam lapas.
Masyarakat kini bisa mengakses layanan imigrasi lebih dekat melalui program berbasis komunitas. Hal ini memungkinkan layanan lebih cepat dan efektif, terutama di daerah-daerah terpencil.
Kementerian juga mengembangkan program pemasyarakatan yang mengedepankan pendekatan restoratif. Ini berfokus pada penyelesaian konflik secara damai dan rehabilitasi pelanggar hukum tanpa mengedepankan hukuman yang berat.
Sebagai bagian dari komitmen terhadap lingkungan, Kementerian meluncurkan inisiatif untuk mengurangi dampak lingkungan dari operasional imigrasi dan pemasyarakatan, termasuk pengelolaan limbah dan penggunaan energi terbarukan.
Untuk memastikan efektivitas dari semua program, Kementerian menerapkan sistem monitoring dan evaluasi yang ketat. Hal ini memungkinkan penyesuaian dan perbaikan berkelanjutan agar semua program dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
Dengan peluncuran 13 program akselerasi ini, Kementerian Hukum dan HAM berkomitmen untuk menciptakan sistem imigrasi dan pemasyarakatan yang lebih baik, berkeadilan, dan berkelanjutan. Langkah-langkah ini tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat rasa keadilan dan keamanan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
NARASUMBER PEWARTA: ABINK STAFF KABARESKRIM POLRI. EDITOR RED : LIESNAEGHA.
