Manado – Skandal dugaan jual beli proyek yang menyeret nama orang dekat Gubernur Sulawesi Utara, YSK, kini menjadi sorotan publik.
Berdasarkan hasil investigasi media, terungkap bahwa Sekretaris DPD Gerindra Sulut berinisial HB diduga kuat menjalankan praktik makelar proyek tanpa sepengetahuan Gubernur yang juga menjabat sebagai Ketua DPD partai tersebut.
Gubernur YSK selama ini dikenal sebagai sosok yang fokus bekerja, turun langsung melayani masyarakat, dan berkomitmen membangun Sulawesi Utara sesuai amanat rakyat. Namun, di balik kesibukannya menjalankan tugas eksekutif, muncul dugaan bahwa orang-orang kepercayaannya justru menyalahgunakan kedekatan itu demi kepentingan pribadi.
HB disebut bukan satu-satunya yang terlibat. Dua nama lain, yakni staf khusus berinisial OL dan oknum JT, juga diduga ikut memainkan peran dalam praktik jual beli proyek di lingkungan pemerintahan. JT bahkan dikabarkan membeli mobil dan motor mewah secara tunai, yang diduga kuat berasal dari keuntungan hasil praktik tidak wajar tersebut.
Sejumlah media nasional sebelumnya telah menyoroti adanya dugaan permintaan “jatah” hingga 25 persen dari nilai proyek oleh pihak-pihak tertentu yang mengatasnamakan lingkaran dekat gubernur. Pola semacam ini jelas menimbulkan keresahan publik karena mencederai prinsip transparansi dan integritas pemerintahan daerah.
Menurut sumber internal yang dipercaya, permasalahan ini berakar dari kepercayaan berlebihan Gubernur YSK kepada para pembantunya. Sang gubernur disebut terlalu fokus pada urusan pemerintahan dan koordinasi dengan pemerintah pusat, sehingga celah pengawasan terhadap aktivitas orang-orang dekatnya diabaikan.
Kondisi tersebut dimanfaatkan sejumlah oknum untuk menjalankan praktik tidak terpuji. Dengan mengatasnamakan kedekatan dengan pimpinan daerah, mereka bergerak secara bebas dan berani mengambil keuntungan pribadi yang merusak nama baik gubernur.
Kejadian ini menjadi pelajaran penting bahwa kepercayaan tanpa mekanisme kontrol yang kuat dapat berujung pada penyalahgunaan kekuasaan. Pengawasan internal yang lemah membuka ruang bagi pihak-pihak tak bertanggung jawab untuk menodai kinerja pemerintahan yang seharusnya berorientasi pada pelayanan publik.
Ke depan, penegakan hukum dan transparansi mutlak diperlukan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat serta menjaga reputasi pemerintah provinsi. Hanya dengan tindakan tegas dan terbuka, citra kepemimpinan yang bersih dan berintegritas dapat kembali terjaga di mata publik.
Narasumber Pewarta: Tim Red. Editor Red : Egha.
