BANDUNG BARAT, JABAR – Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat Muhammad Mahdi bersuara usai dirinya mendapat kritik tajam soal adanya dugaan para Legislator kerap meminta “jatah” dalam setiap rapat evaluasi anggaran.
Melalui sambungan telepon, Muhammad Mahdi berkilah jika isu yang tersebar itu muncul dari kekeliruan menanggapi program yang berjalan antara DPRD KBB dengan dinas terkait di Pemda KBB.
Menurutnya, selama ini DPRD KBB bukan meminta jatah, melainkan menitipkan program kepada dinas terkait sebagai bentuk kerja sama program antara legislatif dan eksekutif.
“Info yang disampaikan itu bsa jadi salah menanggapi. Selama ini, Anggota Dewan itu bukan minta jatah, tapi menitipkan program di dinas sebagai bagian dari kerja sama yang harus dilakukan,” tuturnya.
Mahdi mengungkapkan bahwa kerja sama pihaknya dengan dinas terkait merupakan hal yang biasa dilakukan. Termasuk menitipkan program kepada dinas terkait di lingkungan Pemda KBB.
“Kalau itu dipahami sebagai “minta jatah” tidaklah tepat. Maka itu perlu diluruskan, karena bagaimana pun kita sama-sama sudah banyak agenda dewan di titipkan melalui dinas terkait,” ujarnya.
Dirinya pun mengaku memahami jika anggaran (APBD) yang ada difokuskan pada pembangunan infrastruktur sesuai pernyataan dan arahan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
“Oleh karena itu, perlu dipahami oleh bahwa menitipkan program yang ada di Dewan ke Dinas itu bukan bagian dari meminta jatah,” kata Mahdi.
Ia berharap isu yang berkembang saat ini dapat diluruskan oleh pihak terkait, sehingga dapat dipahami semua pihak bahwa DPRD KBB bukan meminta jatah, tetapi sebagai bentuk kerja sama berupa penitipan program.
Sebelumnya, politisi Partai Keadilan Sejahtera itu mengaku mengetahui kabar adanya anggapan pihaknya kerap meminta jatah kepada Pemda KBB setiap dilakukan evaluasi angaran.
Narasumber Pewarta: Herry. Editor Red: Egha.
