Lombok Timur, 18/11/2026. Eksekutif Kabupaten Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi Lombok Timur (EK LMND LOTIM) Menyikapi secara serius surat permintaan keterangan dari Satuan Reserse Kriminal Polres Lombok Timur tertanggal 18 November 2026, terkait laporan pengaduan yang diajukan oleh Sopyan Hakim, S.Kep., Ners., selaku Plt. Direktur Utama PDAM Lombok Timur.
Berdasarkan surat tersebut, laporan pengaduan tercatat pada 13 November 2026 dan diregistrasi pada 14 November 2026. Pengaduan tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik melalui sarana teknologi informasi sebagaimana dirujuk dalam Pasal 433 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Kami memandang langkah pelaporan ini sebagai bagian dari proses hukum yang harus dihormati. Namun, ada satu hal yang perlu ditegaskan. kritik terhadap pejabat publik bukanlah kejahatan, dan pengawasan terhadap pengelolaan institusi pelayanan publik bukanlah bentuk permusuhan pribadi.
Sebagai Ketua EK LMND Lombok Timur, saya menyatakan siap memenuhi panggilan klarifikasi penyidik pada Sabtu, 21 November 2026, pukul 10.00 WITA, di Ruang Unit III Tipidter Satreskrim Polres Lombok Timur.
Kami menghormati aparat penegak hukum dan akan memberikan keterangan sesuai dengan fakta, serta materi yang menjadi dasar penyampaian opini publik tersebut.
Namun, kesiapan kami menghadapi proses hukum tidak boleh ditafsirkan sebagai pengakuan atas tuduhan yang dilaporkan.
Kami juga mengingatkan bahwa proses hukum harus berjalan secara objektif, profesional, independen, dan tidak boleh dipengaruhi oleh jabatan, relasi kekuasaan, maupun kepentingan pihak tertentu.
Kami tidak takut diklarifikasi. Kami tidak takut diperiksa. Tetapi kami menolak apabila hukum dijadikan alat untuk mempersempit ruang kritik dan membungkam suara masyarakat.
Publik perlu memahami bahwa opini yang kami sampaikan bukan muncul tanpa konteks. Ada sejumlah persoalan yang patut mendapatkan penjelasan terbuka dari Plt. Direktur Utama PDAM Lombok Timur.
Salah satu persoalan yang kami soroti adalah informasi mengenai dugaan penerimaan uang senilai Rp700 juta di Mataram pada 11 November 2026, yang disebut-sebut berkaitan dengan pembayaran proyek dari salah seorang kontraktor.
Kami tegaskan, informasi tersebut merupakan dugaan yang harus diuji dan dibuktikan melalui klarifikasi serta penelusuran pihak berwenang. Kami tidak sedang memvonis seseorang melakukan tindak pidana.
Akan tetapi, apabila seorang pejabat yang mengelola institusi pelayanan publik mendapatkan sorotan mengenai dugaan transaksi uang dalam jumlah besar, maka penjelasan terbuka merupakan sesuatu yang wajar dituntut masyarakat.
Jangan sampai energi untuk melaporkan pengkritik jauh lebih besar daripada keberanian untuk menjelaskan persoalan yang sedang dipertanyakan publik.
Kami memandang bahwa persoalan utama yang harus dijawab bukan sekadar siapa yang menyampaikan opini, melainkan apakah substansi dugaan yang disampaikan memiliki dasar dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pejabat publik memiliki tanggung jawab untuk membuka ruang transparansi, terutama ketika kebijakan, pengelolaan anggaran, maupun relasi bisnisnya menjadi perhatian masyarakat.
Kami tidak menolak hak setiap orang untuk mendapatkan perlindungan nama baik. Namun, hak tersebut tidak boleh digunakan untuk menghindari pertanyaan publik yang menyangkut kepentingan umum.
Jika terdapat bagian dari opini kami yang dianggap tidak benar, silakan dijawab dengan data, dokumen, dan klarifikasi terbuka. Jika terdapat kekeliruan, mekanisme hak jawab dan pembuktian harus dihormati.
Jangan sampai kritik dibalas dengan tekanan hukum, sementara substansi persoalan justru tidak pernah mendapatkan penjelasan.
Kami meminta Polres Lombok Timur menjalankan penanganan laporan ini secara profesional dan proporsional.
Jangan sampai muncul persepsi di tengah masyarakat bahwa instrumen hukum lebih cepat bergerak ketika seorang pejabat merasa dikritik, sementara persoalan yang menyangkut kepentingan publik justru tidak mendapatkan perhatian yang sama.
Kami juga meminta agar tidak ada perlakuan istimewa terhadap siapa pun. Semua pihak harus memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.
Kami akan mengawal proses ini dan memastikan bahwa setiap tahapan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) lahir dari tradisi perjuangan demokrasi, pembelaan terhadap kepentingan rakyat, dan perlawanan terhadap segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan.
Karena itu, menjadi sesuatu yang bertentangan dengan prinsip perjuangan organisasi apabila mahasiswa justru memilih diam ketika terdapat persoalan yang patut dipertanyakan dalam pengelolaan pelayanan publik.
PDAM bukan milik pribadi direksi. PDAM adalah institusi pelayanan publik yang keberadaannya berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.
Maka, siapa pun yang menduduki jabatan di dalamnya harus siap diawasi, dikritik, dan dimintai pertanggungjawaban.
Kami tidak sedang membangun permusuhan personal dengan Sopyan Hakim. Kami sedang menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap pejabat yang memiliki tanggung jawab publik.
Khairul Azmi alias Ajem
Ketua Eksekutif Kabupaten Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi Lombok Timur
(EK LMND LOTIM)
Narasumber Pewarta: Tim Red. Editor Red: Egha.













