KOTA BANDUNG, JABAR – Aliansi aktivis dan masyarakat Kabupaten Bandung Barat (KBB) bergerak serentak menuju Gedung Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, di Jalan Riau, Kota Bandung. Dalam aksi gabungan tersebut sejumlah aktivis dan Aliansi diterima langsung oleh Kepala Seksi C Inteljen, Ari dan Asisten Inteljen dari Kejati Jabar , Agustinus.Kemudian Kedua pejabat tersebut menyampaikan akan menindaklanjuti laporan terkait kasus dugaan korupsi APBD di Kabupaten Bandung Barat tersebut.
Aksi tersebut menjadi simbol perlawanan terhadap carut-marut nya birokrasi dan dugaan permainan anggaran yang merusak marwah pemerintahan daerah. Diteruskan dengan berunjuk rasa ke Kantor Bupati Bandung Barat dan Gedung DPRD KBB, Senin (13/10/2025)
Hal itu disampaikan koordinator aksi unjuksara Alinsi Aktivis Jabar Masyarakat Kabupaten Bandung Barat, Agus Satria dan Asep Herna.
“Massa yang tergabung dalam berbagai elemen masyarakat, aktivis, dan pemerhati kebijakan publik menyatakan bahwa kondisi pemerintahan di KBB sudah berada pada titik darurat moral. Kami menilai tata kelola pemerintahan tidak berjalan sebagaimana amanat reformasi dan justru dikuasai kelompok kepentingan yang haus kekuasaan,” kata Agus Satria.
Sementara itu, dalam orasinya, Koordinator Aksi di Perkantoran Pemda Bandung Barat, Asep Herna menegaskan bahwa praktek mutasi, rotasi, dan promosi jabatan di KBB telah disalahgunakan untuk kepentingan politik dan balas jasa. Bukan lagi meritokrasi yang dipakai, tetapi kedekatan, uang, dan tekanan. Hal ini menyebabkan banyak pejabat profesional tersingkir tanpa dasar yang jelas.
“Lebih parah lagi, dugaan korupsi dan permainan anggaran terus menjadi isu yang tak pernah tuntas. Banyak laporan masyarakat yang menguap tanpa kejelasan. Sejumlah proyek fisik dan program sosial diduga menjadi bancakan oknum elite, AZ dan DAM, sementara rakyat tetap menjerit dalam kesulitan,” kata Asep.
Aliansi masyarakat menuding bahwa ada skenario sistematis untuk menutup-nutupi kebocoran anggaran. Dokumen diubah, data dimanipulasi, audit dipermainkan, dan pelaku justru dilindungi.
Koordinator aksi di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Agus Satria menilai Kejati Jawa Barat harus turun tangan serius, bukan sekadar menerima laporan lalu membiarkannya mengendap.
“Aksi ini juga menyoroti lemahnya pengawasan internal pemerintahan KBB. Inspektorat dianggap hanya menjadi “stempel legalitas,” bukan pelindung integritas. Banyak pelanggaran administrasi dibiarkan, bahkan sengaja tidak diproses karena ada tekanan dari atas,” kata Agus.
Agus pun menegaskan bahwa birokrasi KBB telah kehilangan arah. Jabatan strategis diisi bukan untuk memperbaiki pelayanan, melainkan untuk memperkuat kekuasaan kelompok tertentu. Akibatnya, kebijakan publik menjadi kacau, program pembangunan tidak tepat sasaran, dan pelayanan masyarakat justru makin buruk.
Dalam pernyataan sikapnya, aliansi meminta Kejati membuka kembali seluruh laporan lama yang pernah disampaikan masyarakat. Mereka menuntut transparansi penanganan perkara, termasuk pengumuman perkembangan penyelidikan kepada publik secara berkala.
“Kami menuntut Kejati memanggil dan memeriksa oknum pejabat yang diduga terlibat dalam permainan proyek, mark-up anggaran, dan suap jabatan. Jika terbukti, aliansi meminta agar kasus tersebut langsung dinaikkan ke tahap penyidikan tanpa kompromi,” tegas Agus.
Aksi ini, kata Agus, tidak hanya berisi kritik, tetapi juga membawa semangat perubahan. Aliansi ingin membangun KBB yang bersih, akuntabel, dan berkeadilan. Mereka menekankan bahwa rakyat bukan musuh pemerintah, tetapi mitra pengawas agar kekuasaan tidak disalahgunakan.
Dalam orasi yang menggema, massa menyatakan bahwa demokrasi tanpa akuntabilitas adalah ilusi. Pemerintah yang tidak mau dikritik adalah pemerintah yang takut ketahuan. Karena itu, mereka menyampaikan pesan keras hentikan pembungkaman suara rakyat!
Aliansi juga mengingatkan bahwa KBB pernah menjadi sorotan nasional karena kasus mega korupsi bupati sebelumnya. Jangan sampai sejarah kelam itu terulang karena sistem dibiarkan bobrok. Mereka menyebut, “Jika aparat diam, rakyat akan bersuara lebih keras.”
“Kami tegaskan, aksi ini bukan yang terakhir. Jika Kejati tidak merespon, aliansi akan membawa isu ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ombudsman, bahkan ke media nasional. Gerakan ini akan terus membesar sampai keadilan ditegakkan,” kata Agus
“Birokrasi harus bersih! Korupsi harus dihukum! Bandung Barat harus diselamatkan!” kata para pendemo dengan suara lantang, menutup aksi mereka dengan satu seruan kuat. Kalimat ini menggema sebagai simbol kebangkitan rakyat melawan ketidakadilan.
Aksi hari ini menjadi peringatan keras bagi para penguasa di KBB. Rakyat sudah bangkit. Dan ketika rakyat memutuskan untuk melawan, tidak ada kekuatan yang mampu menghentikan gelombang perubahan. (*)
Narasumber Pewarta: Agus Sudrajat Sahir.
