BANDUNG BARAT, JABAR – Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei memang momentum yang tepat untuk merefleksikan kembali semangat persatuan dan gotong royong, termasuk dalam tata kelola pemerintahan daerah.
Pernyataan dari Ketua Pokja Wartawan KBB (Kabupaten Bandung Barat) tersebut menggarisbawahi poin krusial dalam komunikasi publik: aksesibilitas kepemimpinan. Ketika sebuah daerah sedang berupaya untuk maju, sekat-sekat birokrasi yang terlalu kaku atau intervensi kepentingan politik praktis sering kali justru memperlambat pengambilan keputusan dan pembangunan.
Bupati KBB Jeje Richie Ismail sebagai Kepala Daerah memang diharapkan mampu berdiri di atas semua golongan. Ada beberapa alasan mengapa harusnya membuka diri dan memangkas sekat birokrasi, karena ini akan menjadi sangat penting bagi kemajuan Bandung Barat, “ungkap Ketua Pokja M Raup, pada hari Rabu, (20/05/2026)
Sinergi dengan Media sebagai Pilar Keempat Demokrasi yaitu Wartawan dan media massa, bukan sekadar peliputan berita saja, melainkan seharusnya sebagai mitra publik mempunyai peranan strategis di pemerintahan, untuk menyebarkan informasi program kerja , sekaligus menyerap aspirasi langsung dari masyarakat bawah dan komunikasi yang tersumbat bisa memicu misi informasi, “jelasnya M Raup pada awak media ini.
Percepatan Pelayanan Publik: Birokrasi yang adaptif dan inklusif (terbuka) membuat pelayanan masyarakat menjadi lebih cepat dan efisien, karena memotong jalur-jalur formalitas yang tidak perlu.
Objektivitas Pembangunan harusnya menjadi prioritas dan mengesampingkan kepentingan politik jangka pendek, kebijakan yang diambil bisa lebih fokus pada skala prioritas kebutuhan riil masyarakat KBB, seperti infrastruktur, ekonomi, dan pendidikan, “tegasnya M Raup.
” Semangat Bangkit Bandung Barat di tahun 2026 ini idealnya diwujudkan melalui kolaborasi yang sehat antara pemerintah daerah, media, dan seluruh elemen masyarakat demi kemajuan bersama Kabupaten Bandung Barat, ” Pungkasnya.
Pernyataan yang disampaikan oleh Ketua Pokja Wartawan Bandung Barat sangat tepat dan relevan dengan situasi tata kelola pemerintahan di Kabupaten Bandung Barat (KBB) saat ini.
Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) pada 20 Mei 2026 memang menjadi momentum krusial bagi Bupati KBB, Jeje Richie Ismail, untuk melakukan refleksi kepemimpinan, meruntuhkan sekat birokrasi, dan mengutamakan kepentingan publik di atas politik praktis.
Berikut adalah poin-poin penting mengapa imbauan dari Ketua Pokja Wartawan KBB ini sangat mendesak demi kemajuan Bandung Barat:
1. Menghilangkan Sekat Birokrasi Demi Transparansi & Kinerja
Kritik mengenai komunikasi yang kaku atau kinerja yang terkesan lambat harus dijawab dengan keterbukaan. Sebagai kepala daerah, Bupati Jeje Richie Ismail harus membuka ruang dialog yang lebar bagi semua elemen, termasuk media massa, guna mengantisipasi kebuntuan informasi dan menyerap aspirasi riil dari masyarakat bawah secara langsung.
2. Pengisian Jabatan Publik yang Profesional (Bukan Transaksi Politik)
Salah satu isu krusial yang sempat disorot oleh Ketua Pokja Wartawan KBB, M. Raup, adalah pentingnya pengisian jabatan atau dinas yang kosong secara transparan,
Pengisian jabatan harus murni berbasis kompetensi, keilmuan, senioritas, dan pengalaman, bukan karena bagi-bagi jatah atau desakan politik.
Jika birokrasi disandera oleh kepentingan politik jangka pendek, kualitas pelayanan publik ke masyarakat pasti akan dikorbankan.
3. Sinergi Sehat Bersama Media Massa
Media adalah pilar keempat demokrasi sekaligus mitra strategis pemerintah daerah. Dengan membuka diri terhadap pers, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) KBB dapat mengedukasi masyarakat mengenai program kerja, sekaligus mendapatkan fungsi kontrol sosial yang objektif agar jalannya roda pemerintahan tetap bersih dan akuntabel.
4. Fokus pada Akselerasi Pembangunan 2026, karena di tahun 2026 ini, fokus utama Pemkab KBB sudah seharusnya diarahkan pada perbaikan kebutuhan dasar masyarakat yang selama ini dikeluhkan, seperti:
Infrastruktur: Percepatan perbaikan jalan rusak
Ekonomi dan Pendidikan: Penguatan pelayanan publik yang adaptif dan inklusif.
Pemberantasan Korupsi: Mengawal komitmen kebersihan tata kelola pemerintahan demi mewujudkan cita-cita pemekaran KBB.
Semangat “Bangkit” di tahun 2026 tidak boleh sekadar menjadi jargon upacara formalitas semata. Kemajuan Kabupaten Bandung Barat hanya bisa dicapai jika Bupati dan jajaran birokrasinya mau menurunkan ego sektoral, melepaskan sandera politik, serta bergotong royong bersama masyarakat dan media. (RED)
NARASUMBER PEWARTA : KETUA POKJA WARTAWAN KBB M RAUP / TIM RED POKJA WARTAWAN KBB. EDITOR RED: EGHA.
“`
