INFOINDONESI.CLICK | JUM’AT , 5 MEI 2023.
BULUKUMBA | Dianggap tidak serius dan hanya bisa berjanji ,namun tidak terpenuhi nelayan menyampaikan keluhannya ke aktivis Agus Salim, yang selalu vokal bersuara untuk kepentingan masyarakat.
Ada apa dengan pihak syahbandar ,hingga sampai saat ini belum turun sosialisasi terkait biaya penerbitan surat dokumen kapal, karena itu jadi hambatan untuk beroperasi mencari nafkah,”tanyanya.
Dimana hingga saat ini kami bersama nelayan masih menunggu, pihak syahbandar bersama Dinas Perikanan Provinsi dan Kelautan kiranya dapat bertemu dengan Kami dan Nelayan , agar dapat memberikan edukasi pemahaman aturan terkait penerbitan dokumen kapal nelayan tangkap,serta agar bisa di pahami tentang segala kepengurusan dokumen kapal nelayan,” Tutur Jihank.
Lanjutnya “Saya pastikan akan turun aksi bersama nelayan, bilamana dalam waktu dekat tidak ada respon dari pihak – pihak yang terkait, ketika janji itu tidak di penuhi sama halnya mereka melakukan pembohongan dan pembodohan kepada masyarakat/ nelayan. Jikalau pihak syahbandar tidak ada anggaran untuk melakukan sosialisasi, nelayan bersedia mengadakan anggaran degan cara patungan agar segera terlaksana sosialisasinya, “Tegas Agus yang akrab disapa Jihank.
Nelayan Bentenge Kecamatan Ujung Bulu, harus menempuh jarak puluhan kilometer untuk memperbaharui kepengurusan dokumen kapal.
Banyak hal yang perlu dibenahi dan ini mesti menjadi perhatian serius ,agar nelayan bentengge tidak kesulitan disaat ingin memperbaharui segala kepengurusan dokumen kapal dan semestinya dari perikanan provinsi dan kelautan memikirkan itu supaya ada alternatif yang mempermudah nelayan bentengge, agar tidak jauh lagi ke Kecamatan Bonto Bahari mengurus dokumen kapal yang telah abis masa waktu berlakunya. karena yang seharusnya pengurus bisa selesai dalam sehari, namun karena persoalan jarak tempuh dan menghabiskan waktu seharian penuh,”keluhnya.
Nelayan berharap ,agar ada yang ditugaskan khusus di syahbandar untuk mempermudah kepengurusan kapal yang ingin memperpanjang izin berlayar dan pengurusan dokumen lain, supaya tidak terlalu jauh.
Untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan dan berpotensi merugikan nelayan, supaya pengurusan tidak disusupi oleh oknum – oknum yang suka jadi calo dan sengaja ingin meraup keuntungan pribadi, pihak syahbandar dengan dinas Perikanan Provinsi dan Kelautan dengan Dinas Perikanan Kab. Bulukumba mesti di ikut sertakan, agar lebih mudah melakukan pungsi pengawas,”pungkasnya Jihank.
Narasumber Pewarta: Heril Lbd IiNews Barru. Editor Red: Liesnaega.
