KOTA BANDUNG, JABAR – Polemik Perumda Tirtawening menjadi sorotan publik secara serius, adanya dugaan nepotisme dan pengelolaan anggaran yang tidak transparan di bawah kepemimpinan Soni Salimi.
Kinerja kejati dipandang harus lebih serius untuk menuntaskan masalah Perumda Tirtawening, agar trust masyarakat terhadap Kejati lebih di percaya, atas tindakan yang dilakukanya.
Berikut beberapa poin penting terkait kinerja Kejati dan langkah langkah yang harus di ambil :
KINERJA KEJATI :
Belum ada informasi yang jelas tentang kinerja Kejati dalam menanggani kasus ini, namun publik dan DPRD Kota Bandung mendesak agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Soni Salimi selama 10 tahun menjabat sebagai Direktur Utama PDAM Tirtawening.
Pembentukan tim audit khusus oleh DPRD dan Pemerintahan Kota Bandung dapat membantu menelaah keseluruhan proses manajerial dalam satu dekade terakhir.
SIKAP WALIKOTA :
Sebagai penanggung jawab Perumda, Walikota Bandung harus menunjukan sikap yang tegas dan transparan dalam menanggani kasus ini.
Walikota harus memastikan bahwa evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Soni Salimi dilakukan secara transparan dan akuntable.
Walikota juga harus memastikan bahwa kepentingan publik dan kesejahteraan pegawai Perumda Tirtawening menjadi prioritas utama.
LANGKAH LANGKAH YANG HARUS DI LAKUKAN :
EVALUASI MENYELURUH :
Pemerintah Kota Bandung dan DPRD harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Soni Salimi selama 10 tahun menjabat sebagai Direktur Utama PDAM Tirtawening.
PEMBENTUKAN TIM AUDIT :
Pembentukan Pembentukan tim audit khusus untuk menelaah keseluruhan proses manajerial dalam satu dekade terakhir dapat membantu mengidengifikasi masalah dan menemukan solusi.
VALIDASI ULANG :
PLT Dirut Perumda Tirtawening harus melakukan validasi ulang terhadap SK penggangkatan 132 pegawai baru yang dipertanyaan publik.
TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS :
Perumda Tirtawening harus menunjukan transparansi dan akuntabilitas dalam penggambilan keputusan, termasuk dalam proses perekrutan dan pengelolaan anggaran.
Argumentasi terkait Perumda Tirtawening berfokus pada pengelolaan perusahaan yang dinilai tidak transparan dan akuntable.
Beberapa poin penting diantaranya:
PENGANGKATAN 132 PEGAWAI BARU :
Pengangkatan ini dipertanyakan, karena diduga dilakukan tanpa kesiapan anggaran yang memadai, menimbulkan kesan dipaksakan dan dugaan nepotisme. Sebanyak 17 pegawai baru diketahui sebagai keluarga dekat Dirut Soni Salimi.
KETERLIBATAN POLITIK :
Menilai adanya kegaduhan internal di Perumda Tirtawening serta kepentingan keterlibatan elit politik. Pemisahan BUMD dari kepentingan politik dianggap krusial untuk meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas.
TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS :
Publik dan DPRD Kota Bandung mendesak Plt Dirut Tono Rusdiantono untuk segera menyelesaikan persoalan ini dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan Perumda Tirtawening.
EVIDENCE DAN BUKTI :
Dokumen penggangkatan 132 pegawai baru di pertanyakan
Rekaman suara yang viral di media sosial Tiktok yang menunjukan kemarahan Plt Dirut Tono Rusdiantono
Pentingnya pemisahan BUMD dari kepentingan politik
LINGKARAN YANG TERLIBAT :
PERUMDA TIRTAWENING : Sebagai lembaga pelayanan publik, Perumda Tirtawening memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan transparansi dan akutabilitas dalam pengelolaan perusahaan.
DPRD KOTA BANDUNG ;
DPRD memiliki peran penting dalam mengawasi pengelolaan Perumda Tirtawening dan memastikan bahwa perusahaan dikelola dengan baik dan profesional.
PEMERINTAH KOTA BANDUNG : Pemerintah Kota Bandung memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa Perumda Tirtawening dikelola dengan transparan dan akuntable, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga ini.
Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum ) Kejati jabar, Nur Sricahyawijaya. Sebagai Pengamat Kebijakan Publik dan Politik, untuk sesegera di usut dan pemanggilan lebih gerak cepat terlepaz dari kepentingan kepentingan lainya transparansi dan akuntable.
Kejati jagan menunggu publik
Bergejolak semakin tinggi tingkat resistensinya, bahkan ini akan semakin tidak percaya pada Kejati, jika tidak secepatnya di selesaikan.
Hal penyelesaian kasus Perumda Tirtawening menjadi pilot proses untuk kasus kasus lainya di Pemerintahan Kota Bandung, kerja sema Stikeholder kolaburasi sangat dibutuhkan baik Walikota, DPRD, dan APH lebih cepat tanggap, jagan ditunda tunda
yang menjadi bola salju dikemudian hari.
Semoga saja masalah kasus Perumda Tirtawening Kota Bandung, menjadi bahan utama untuk diselesaikan dan menjadi catatan penting bagi yang berkepentingan di dalamnya.
NARASUMBER PEWARTA: PENGAMAT KEBIJAKAN PUBLIK DAN POLITIK
R. WEMPY SYAMKARYA. EDITOR RED: EGHA.
