infoindonesiainews.com | SABTU, 23 APRIL 2O22.
ACEH| Persoalan banjir di beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS) di kota Subulussalam bukan hal baru, bahkan masyarakat yang berdomisili di Desa DAS sudah akrab hidup berdampingan dengan banjir rutin 2x setahun ,bahkan lebih . Seperti yang terjadi di Desa Jejabi, Kec. Sultan Daulat, Kec. Rundeng, dan Kec. Longkib , Kota Subulussalam baru-baru ini, Sabtu (23/4/2022).
Diceritakan oleh Warga Kec. Rundeng ,bahwa banjir setinggi lutut orang dewasa ,sampai hingga ke jalan ,sehingga menjadi kendala bagi warga setempat melintasi jalan tersebut ke pasar untuk berdagang dan berbelanja. Demikian pengakuan pengakuan warga Kec. Sultan Daulat, selain itu terhalangnya laju transfortasi, banjir juga berdampak turunnya hasil panen warga petani.
Dikutip dari media Kanalaceh 31/3/2021 Wali kota Subulussalam Affan Alfian Bintang pernah mengusulkan lima proyek strategis yang perlu untuk diwujudkan di Subulussalam pada Musrenbang tingkat kota tahun 2021 dan penyusunan RKPK tahun 2022 di Aula Pendopo Walikota dengan Tema ” Pemantapan SDM Dalam Mewujudkan Masyarakat Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing”, dan salah satu dari program prioritas tersebut adalah pembangunan Kanal Oboh sebagai solusi mengatasi banjir di Daerah Aliran Sungai (DAS) Lae Souraya.
Melalui media Serambinews 27/6/2021 juga dikabarkan Walikota Subulussalam menyampaikan persoalan banjir Rundeng & Longkib yang saban tahun melanda hingga merendam Perumahan penduduk dan Lahan Pertanian hingga berdampak gagal panen kepada M. Nasir Djamil Anggota Komisi II DPR RI di Jakarta.
Affan Alfian Bintang berharap agar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) asal Aceh itu membantu usulan pembangunan Kanal penanggulangan banjir di Kota Subulussalam. Menanggapi usulan Pemko Subulussalam, Nasir Djamil telah berjanji akan menyuarakan di parlemen dan mengawal dalam rapat dengan kementerian.
Menyikapi kesungguhan dan upaya Walikota untuk terwujudnya pembangunan kanal yang merupakan satu-satunya solusi mengatasi banjir rutin tahunan, Masyarakat Daerah Aliran Sungai (DAS) Pemko Subulussalam mendesak DPR RI dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia untuk mengamini usulan Walikota Subulussalam tersebut.
NARASUMBER PEWARTA : SABIRIN SIAHAAN IINEWS. EDITOR RED : LIESNA EGA
