BANDUNG BARAT — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat (KBB) resmi menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD Perubahan) Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2026. Kesepakatan penting ini diambil dalam Rapat Paripurna yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD KBB, pada Rabu, 30 September 2026.
Rapat ini merupakan puncak dari rangkaian pembahasan mendalam antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD KBB dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Sidang ditutup dengan penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama terhadap R-APBD Perubahan 2026 oleh Pimpinan DPRD KBB dan Bupati Bandung Barat. Dalam laporan resminya, Banggar DPRD KBB menetapkan postur anggaran perubahan dalam kondisi seimbang.
Berdasarkan hasil akhir pembahasan, Pendapatan Daerah disepakati sebesar Rp3.096.816.662.191,00. Sementara itu, Belanja Daerah ditetapkan sebesar Rp3.302.493.288.740,00. Defisit anggaran sebesar Rp205.676.626.549,00 tertutup sepenuhnya oleh Pembiayaan Netto yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya dengan nominal yang sama.
Penyusunan anggaran ini dirancang secara konstruktif guna mengakomodir prioritas pembangunan daerah. Merespons tren penurunan capaian pendapatan, Banggar DPRD KBB memberikan catatan strategis agar Pemerintah Daerah lebih mengoptimalkan penggalian potensi Pajak Daerah, Retribusi, serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya untuk meningkatkan kemandirian fiskal.
Dari sisi belanja, pimpinan Banggar menegaskan alokasi anggaran perubahan wajib diprioritaskan pada pemenuhan pelayanan dasar, penataan infrastruktur, serta program kesejahteraan masyarakat yang mendesak di sisa tahun anggaran ini.
Narasumber: Humas DPRD KBB
Pewarta: Tim Redaksi
Editor: Liesna Egha
