BANDUNG BARAT, JABAR — Ketua Pokja Wartawan KBB menegaskan Kabupaten Bandung Barat kini berada di titik kritis, setelah Pendapatan Asli Daerah (PAD) tercatat anjlok tajam dalam beberapa bulan terakhir.
Penurunan yang tidak terduga ini memaksa Pemerintah Kabupaten memangkas berbagai kegiatan dinas secara mendadak, tanpa penjelasan terbuka yang memadai bagi masyarakat.
Banyak program layanan dasar yang telah dijanjikan kepada warga terpaksa dikurangi skalanya atau bahkan dihentikan sepenuhnya. Mulai dari perawatan fasilitas umum, program bantuan sosial, hingga pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah — yang justru paling dibutuhkan saat ini — ikut terdampak.
Pokja Wartawan KBB mempertanyakan keseriusan pihak eksekutif dalam mengelola sumber pendapatan daerah. Hingga kini, belum tersedia laporan terbuka yang rinci mengenai penyebab anjloknya PAD, langkah pemulihan yang disiapkan, maupun alasan pemangkasan yang menekan layanan masyarakat. Bahkan, target pendapatan yang ditetapkan di awal tahun tampak jauh dari kenyataan di lapangan.
Lebih lanjut, Ketua Pokja menilai perselisihan kewenangan antara eksekutif dan legislatif selama ini justru memperburuk keadaan. Saat kedua lembaga masih sibuk bertukar argumen dan tarik-ulur kepentingan, pengendalian pengelolaan keuangan daerah menjadi terabaikan. Akibatnya, beban akibat merosotnya pendapatan dan terganggunya pelayanan jatuh sepenuhnya ke pundak warga Kabupaten Bandung Barat.
Pokja Wartawan KBB mendesak Pemerintah Kabupaten dan DPRD segera mempublikasikan data keuangan terbaru, mengaudit target PAD yang tidak realistis, menyusun rencana pemulihan yang terukur, serta menghentikan pemangkasan yang merugikan kepentingan publik. Jika tidak ada tindakan nyata segera, krisis anggaran ini akan semakin dalam dan sulit dipulihkan hingga tahun mendatang.
Narasumber/Pewarta: M. Raup – Ketua Pokja Wartawan KBB / Tim Redaksi Pokja Wartawan KBB. Editor: Liesna Egha
