Bandung Barat — Aksi unjuk rasa yang digelar oleh Forum Rukun Warga (RW) Kabupaten Bandung Barat (KBB) di depan Kompleks Perkantoran Bupati Bandung Barat pada Senin (7/9/2026) berlangsung aman dan terkendali.
Ratusan massa yang terdiri dari organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) serta Forum Pengurus RT dan RW se-KBB hadir untuk menyuarakan aspirasi utama mereka terkait kesejahteraan. Mereka menuntut kejelasan kenaikan insentif yang dinilai sudah tidak relevan lagi dengan beban tugas di lapangan.
Aksi yang berpusat di Kecamatan Ngamprah ini diikuti oleh gabungan elemen masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Ormas Bandung Barat Bersatu (GOBBB), aliansi OKP, ormas, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serta perwakilan Forum RT/RW. Jalannya unjuk rasa berlangsung kondusif dengan pengawalan ketat dari jajaran Polresta Cimahi.Dalam aksi tersebut, massa membawa dua tuntutan utama.
Pertama, mereka menagih kejelasan dan percepatan pencairan insentif operasional RT/RW yang dinilai sudah sangat mendesak.
Kedua, massa menyuarakan evaluasi tata kelola birokrasi dan menuntut Bupati Bandung Barat untuk mencopot sejumlah pejabat daerah, termasuk Sekretaris Daerah (Sekda) KBB Ade Zakir dan Ketua DPRD KBB Muhammad Mahdi.
Ratusan massa aksi tersebut berjalan dengan tertib. Aspirasi mereka pun langsung ditanggapi oleh pihak bupati yang datang menemui massa untuk menampung seluruh tuntutan tersebut.
Poin Tuntutan UtamaInsentif RT/RW:
Menagih kejelasan serta percepatan pencairan insentif operasional RT/RW yang dianggap belum sesuai dengan beban kerja di lapangan.
Desakan Pencopotan Pejabat: Menuntut Bupati Bandung Barat untuk mencopot Sekretaris Daerah (Sekda) KBB Ade Zakir dan Ketua DPRD KBB Muhammad Mahdi terkait evaluasi tata kelola birokrasi dan kebijakan daerah.
Aksi berjalan tertib setelah perwakilan massa aksi diterima langsung oleh pihak pemerintah daerah untuk menyampaikan aspirasinya.
Narasumber Pewarta: Toro IiNews. Editor Red: Egha.
